Swaranews.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah mengumumkan hasil sidang etik terhadap lima anggota DPR nonaktif: Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Ahmad Sahroni, Adies Kadir, dan Surya Utama (Uya Kuya). Dalam sidang yang dipimpin Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/11/2025), tiga anggota DPR dinyatakan melanggar kode etik, sementara dua lainnya—Adies Kadir dan Surya Utama—diputus tidak bersalah dan direhabilitasi kedudukannya.
Menanggapi hasil tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menilai keputusan MKD memperlihatkan adanya skenario besar yang sengaja dirancang untuk menciptakan kegaduhan publik, memecah belah masyarakat, dan mendiskreditkan gerakan mahasiswa.
Baca Juga: Kabar Gembira! Insentif Guru Madrasah Non-ASN Cair Akhir Juni 2026
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menyebut bahwa kerusuhan yang terjadi selama rentang aksi Agustus hingga September lalu bukan bagian dari gerakan mahasiswa murni. Menurutnya, ada indikasi kuat keterlibatan aktor-aktor tertentu yang hingga kini belum tersentuh oleh penegakan hukum.
“Kami menyampaikan aspirasi dengan benar dan berdasarkan kajian isu strategis. Tidak ada gerakan yang ditunggangi kepentingan tertentu. Gerakan kami murni untuk rakyat dan atas dasar nurani,” tegas Sardani.
Baca Juga: Gerakan Basuh Kaki Orang Tua di Surabaya Dinilai Jadi Terobosan Pendidikan Karakter
BEM Nusantara menilai putusan MKD yang membebaskan Adies Kadir dan Surya Utama menjadi sinyal kuat adanya upaya menutupi dalang sebenarnya di balik kerusuhan tersebut. Organisasi mahasiswa itu mendesak negara untuk hadir dan melakukan penyelidikan serius terhadap aktor intelektual, menindak jaringan penyebar hoaks, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa tebang pilih.
“Negara tidak boleh abai. Proses hukum harus transparan dan adil. Jangan ada pihak yang dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek,” tambah Sardani.
Baca Juga: Kunjungi DPRD Surabaya, Bang Jo Ajak Siswa SMPIT Permata Melek Politik Sejak Dini
BEM Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi, menjaga ruang gerak mahasiswa, dan mendorong tegaknya supremasi sipil. Mereka juga menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Gerakan mahasiswa akan tetap berdiri tegak di garis rakyat. Kami akan terus mengawal kebenaran agar tidak dikaburkan oleh kepentingan sesaat,” tutup Sardani. (Mar)
Editor : redaksi
