Deklarasi tersebut menjadi penegasan sikap bersama mahasiswa nasional untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa, menolak infiltrasi kepentingan politik praktis, serta mengawal jalannya pembangunan nasional agar tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.

Koordinator Pusat BEM Nusantara, *Muhammad Sardani*, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa saat ini sedang menghadapi tantangan serius berupa upaya-upaya penunggangan yang berpotensi menghilangkan independensi gerakan.

"Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat. Karena itu kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia," kata Sardani.

Menurutnya, independensi merupakan modal utama mahasiswa untuk tetap dipercaya publik sebagai kekuatan moral yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif dan berintegritas.

Senada dengan itu, Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, *Achmad Baha'ur Rifqi*, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil posisi sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis.

"Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka," ujarnya.

Rifqi menambahkan bahwa pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar proses pembangunan nasional tidak berjalan secara eksklusif dan jauh dari aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, *Miftahul Rizqi*, menyoroti semakin maraknya politik provokasi yang dinilai merusak kualitas demokrasi dan mengaburkan substansi persoalan bangsa.

"Kami melihat hari ini banyak pihak yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai bahan bakar popularitas pribadi. Isu petani, buruh, pendidikan, hingga kemiskinan sering kali hanya dijadikan panggung politik. Kami menolak politik provokasi, politik kebencian, dan segala bentuk eksploitasi persoalan rakyat demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu," tegas Rizqi.

Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan pertarungan gagasan dan solusi, bukan kompetisi sensasi yang hanya menghasilkan kegaduhan di ruang publik.

Dalam deklarasinya, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima tuntutan utama. 
- Pertama, menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis. 
- Kedua, mengutuk dan menolak infiltrasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kelompok berkepentingan. 
- Ketiga, menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi. 
- Keempat, mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta menerima kritik mahasiswa secara konstruktif.
- Kelima, mendesak implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Bagi gabungan Aliansi BEM Nasional, demokrasi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. Mahasiswa, sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite.

Deklarasi yang disampaikan di Jatinegara tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa gerakan mahasiswa nasional ingin kembali menempatkan kajian, gagasan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai fondasi utama perjuangan, di tengah derasnya arus politik yang kerap menjadikan ruang publik sebagai arena perebutan pengaruh dan kepentingan. (Mar)

​Kabar gembira ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menjelang Rapat Kerja bersama Komisi VIII di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

​"Alhamdulillah, tahun baru ini kita awali dengan berbagi kabar baik. Insya Allah, insentif guru madrasah non-ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026," ujar Menag.

​Dalam kesempatan tersebut, Menag menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam. Menurutnya, tim telah bekerja keras untuk merampungkan seluruh kelengkapan administratif yang dibutuhkan demi kelancaran proses pencairan tunjangan ini.

​Tidak lupa, Menag juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi tanpa pamrih para guru madrasah dalam mendidik generasi penerus bangsa. Ia menegaskan komitmen Kemenag untuk terus memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan para guru.

​Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amin Suyitno, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus menyelesaikan pembuatan buku rekening kolektif bagi para guru madrasah non-ASN yang berhak menerima insentif.

​"Ini tentu perlu waktu dan kerja keras tim GTK Madrasah," tutur Amin.

​Terkait besaran insentif yang akan diterima, Amin memastikan proses penyaluran akan dilakukan secara transparan dan langsung tanpa perantara.

​Besaran Insentif: Rp1.500.000,- (Satu setengah juta rupiah) per guru.

​Metode Penyaluran: Ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima.

​Dengan adanya kepastian ini, diharapkan insentif tersebut dapat menjadi penambah semangat bagi para guru madrasah non-ASN dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia. (mar)

Di saat dunia pendidikan banyak dihadapkan pada persoalan degradasi moral, renggangnya hubungan dalam keluarga, hingga dominasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, Isa memandang gerakan tersebut menghadirkan pesan sederhana namun memiliki dampak jangka panjang, yakni membangun kembali budaya menghormati orang tua sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda.

Ia menegaskan, kegiatan yang digelar pada Sabtu (20/6/2026) itu tidak sepatutnya dipandang hanya sebagai seremoni atau upaya memecahkan rekor karena makna yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar daripada simbol yang terlihat di permukaan.

“Gerakan membasuh kaki orang tua yang melibatkan puluhan ribu anak di Surabaya patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, bukan pula hanya tentang pemecahan rekor. Lebih dari itu, gerakan ini merupakan ikhtiar untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi pembentukan karakter anak bangsa,” ujar Isa, Senin (22/6/2026).

Menurut Isa, keberanian menghadirkan pendidikan karakter melalui ruang publik patut diapresiasi karena di tengah orientasi pendidikan yang sering berfokus pada capaian akademik, aspek pembentukan akhlak justru menjadi kebutuhan mendasar bagi masa depan bangsa.

“Saya mengapresiasi Wali Kota Surabaya yang berani menghadirkan pendidikan karakter dalam ruang publik melalui simbol yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam. Di tengah kecenderungan pendidikan yang sering berorientasi pada capaian akademik semata, Surabaya menghadirkan sebuah pelajaran penting bahwa kecerdasan tanpa adab tidak akan melahirkan peradaban yang kuat,” katanya.

Bagi Isa, membasuh kaki orang tua bukan sekadar ritual simbolik. Tindakan tersebut mengandung makna kerendahan hati, penghormatan, serta pengakuan atas perjuangan ayah dan ibu yang telah membesarkan anak-anak mereka dengan penuh pengorbanan.

Di balik prosesi sederhana itu, terdapat pesan tentang pentingnya rasa syukur kepada orang tua yang telah mendampingi perjalanan hidup anak sejak lahir hingga dewasa. Seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan merawat tanpa pamrih, serta seorang ayah yang bekerja keras demi masa depan keluarga, menurutnya, layak mendapatkan penghormatan yang ditanamkan sejak dini kepada setiap anak.

Sebagai pengurus LPA Jawa Timur, Isa menilai keluarga merupakan lingkungan pertama sekaligus benteng utama dalam perlindungan anak. Ketika hubungan anak dan orang tua dibangun di atas kasih sayang, komunikasi yang sehat, dan sikap saling menghargai, anak akan tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki daya tahan menghadapi berbagai tantangan sosial.

Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa tidak sedikit persoalan yang dihadapi anak-anak saat ini berakar dari melemahnya relasi di dalam keluarga. Berkurangnya penghormatan kepada orang tua dan renggangnya komunikasi dinilai dapat menghilangkan salah satu sumber pendidikan karakter yang paling mendasar.

“Banyak persoalan yang menimpa anak-anak saat ini sesungguhnya berakar dari melemahnya hubungan dalam keluarga. Ketika penghormatan kepada orang tua mulai memudar, ketika komunikasi dalam keluarga semakin renggang, maka anak kehilangan salah satu sumber pembelajaran karakter yang paling penting dalam hidupnya,” tuturnya.

Karena itu, Isa memandang gerakan membasuh kaki orang tua sebagai investasi sosial yang memiliki nilai strategis. Selain menanamkan rasa hormat kepada keluarga, kegiatan tersebut juga mengajarkan empati, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa keberhasilan seseorang tidak pernah lepas dari dukungan orang-orang di sekitarnya.

“Gerakan membasuh kaki orang tua sesungguhnya merupakan investasi sosial yang sangat berharga. Ia mengajarkan anak-anak tentang rasa syukur. Ia mengajarkan tentang empati. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan tidak hanya dibangun oleh kecerdasan, tetapi juga oleh kemampuan menghargai jasa dan pengorbanan orang lain,” jelasnya.

Sebagai Wakil Ketua ICMI Jawa Timur Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan, Isa juga menekankan bahwa pembangunan manusia harus berjalan seiring dengan pembangunan karakter. Pendidikan yang ideal tidak hanya melahirkan lulusan dengan kemampuan akademik tinggi, tetapi juga pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

Ia menilai apa yang dilakukan Surabaya dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Pembangunan sebuah kota, menurutnya, tidak cukup diwujudkan melalui infrastruktur fisik seperti jalan, gedung, atau ruang terbuka hijau, melainkan juga melalui investasi dalam pembentukan karakter generasi penerus.

“Kita membutuhkan generasi yang menguasai teknologi tanpa melupakan penghormatan kepada orang tua. Sebab, kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi juga dari kemampuan menghargai pengorbanan mereka yang telah membimbing sejak awal,” ungkapnya.

Isa menambahkan, air yang digunakan untuk membasuh kaki orang tua mungkin akan segera mengering, tetapi nilai yang ditanamkan melalui kegiatan tersebut diharapkan terus hidup dalam diri anak-anak sebagai kompas moral ketika mereka tumbuh dewasa.

“Bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang cerdas, tetapi juga oleh generasi yang beradab. Dan adab yang paling pertama adalah menghormati ayah dan ibu,” pungkasnya. (Mar)

Kepala Dispendik Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan liburan dapat menjadi ruang belajar yang berbeda bagi anak-anak. Dengan pendampingan orang tua, siswa dapat memperoleh banyak pelajaran dari aktivitas sehari-hari, interaksi dengan keluarga, maupun pengalaman di lingkungan sekitar.

“Liburan bukan berarti seluruh proses belajar dan pembentukan karakter ikut berhenti. Anak-anak tetap perlu didampingi agar memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif, produktif, dan memberikan pengalaman baru yang bermanfaat,” ujar Febri, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, salah satu tantangan selama masa libur adalah meningkatnya penggunaan gawai. Karena itu, Dispendik mengimbau para orang tua untuk mengawasi aktivitas digital anak dan tidak membiarkan mereka menghabiskan waktu sepanjang hari di depan layar.

“Penggunaan gadget harus tetap berada dalam pemantauan orang tua. Ajak anak melakukan aktivitas positif dan jangan sampai seluruh waktu liburan hanya dihabiskan dengan bermain ponsel atau perangkat digital,” katanya.

Imbauan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemkot Surabaya yang mendorong perlindungan anak di ruang digital melalui Gerakan Surabaya Tanpa Gawai pada pukul 18.00–20.00 WIB. Program ini mengajak keluarga memanfaatkan waktu sore hingga malam untuk berinteraksi, belajar bersama, beribadah, atau melakukan kegiatan tanpa distraksi perangkat elektronik.

Dispendik juga mengingatkan agar orang tua tetap mematuhi ketentuan mengenai pengawasan anak pada malam hari. Selama liburan, berbagai surat edaran yang telah diterbitkan Pemkot Surabaya tetap berlaku, termasuk kebijakan jam malam bagi anak sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah anak berada di luar rumah tanpa pengawasan pada waktu yang tidak semestinya.

“Kami mengingatkan kepada para orang tua, guru, dan sekolah bahwa berbagai surat edaran tetap berlaku selama masa liburan. Pastikan anak-anak tetap dalam pengawasan, termasuk pada malam hari, dan jangan sampai euforia setelah kenaikan kelas membuat mereka melakukan aktivitas yang berisiko,” tutur dia.

Bagi keluarga yang ingin mengajak anak berlibur, Febri menyarankan memilih kegiatan yang memiliki nilai edukatif. Menurutnya, pengalaman sederhana di sekitar tempat tinggal pun dapat menjadi sarana belajar yang bermakna apabila dilakukan bersama keluarga dan disertai pendampingan yang baik.

“Belajar tidak selalu harus melalui buku pelajaran. Berdiskusi dengan orang tua, mengenal lingkungan sekitar, mencoba hal-hal baru, hingga memahami kehidupan sehari-hari juga merupakan proses belajar yang penting. Kami berharap ketika kembali ke sekolah nanti, anak-anak membawa semangat baru, pengalaman baru, dan cerita yang menginspirasi,” jelasnya.

Selain menyampaikan imbauan kepada orang tua dan siswa, Dispendik Surabaya juga meminta setiap sekolah memanfaatkan masa libur untuk membenahi lingkungan belajar. Upaya tersebut meliputi pembersihan ruang kelas dan berbagai fasilitas sekolah, serta perbaikan ringan yang diperlukan agar lingkungan belajar kembali bersih, nyaman, dan siap menyambut tahun ajaran baru.

“Para guru pun didorong menggunakan waktu libur untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan menyiapkan metode yang lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik,” pungkasnya. (Mar)

Penunjukan Kota Surabaya sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Perlinsos Digital 2026 menandai babak baru dalam transformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Program ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat dan real time.

Melalui penerapan sistem tersebut, proses verifikasi yang selama ini memerlukan waktu berbulan-bulan diharapkan dapat dipangkas secara signifikan menjadi sekitar 15 hingga 45 menit. Hasil verifikasi akan langsung menunjukkan tingkat kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, implementasi Perlinsos Digital di Kota Pahlawan dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni hingga 7 Juli 2026. Meski sejumlah kendala teknis sempat muncul pada tahap uji coba, sistem tersebut terus disempurnakan oleh pemerintah pusat melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

"Alhamdulillah Perlinsos jalan sampai hari ini dan kita punya waktu dua Minggu. Karena ketika rapat dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Pak Luhut B. Pandjaitan, saya menyampaikan dua Minggu dengan catatan tidak ada trouble di aplikasinya," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (24/6/2026).

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemkot Surabaya telah menyiapkan 13.094 agen Perlinsos yang bertugas membantu proses pendaftaran dan validasi data warga di seluruh wilayah kota. Agen tersebut berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga berbagai elemen pendamping masyarakat lainnya.

"13.094 orang agen alhamdulilah kemarin disahkan kita sudah berjalan. Meski sempat ada kendala, tapi sangat luar biasa Dewan Ekonomi, karena ketika kita menyampaikan, langsung diperbaiki," ujar Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

Karenanya, Wali Kota Eri berharap seluruh proses pendaftaran dan verifikasi data Perlinsos Digital dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian seluruh warga Surabaya memperoleh kesempatan yang sama untuk diverifikasi dalam sistem Perlinsos Digital. "Semoga tanggal 7 Juli 2026 semuanya sudah clear, bukan hanya orang yang miskin, tapi seluruh warga Surabaya," harapnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti menjelaskan Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial terintegrasi yang dikembangkan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. "Sistem ini dirancang untuk menghubungkan berbagai basis data kementerian dan lembaga sehingga proses penilaian kelayakan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada satu sumber data," kata Antiek.

Menurut Antiek, Surabaya dipilih sebagai daerah percontohan karena memiliki ekosistem digital yang dinilai siap mendukung implementasi program. Tingkat kepemilikan KTP elektronik di Surabaya telah mencapai hampir 99,75 persen, sementara ribuan agen pendamping telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital.

"Pada tahap awal, uji coba dilakukan di Kelurahan Ketabang dan Kelurahan Genteng. Setelah itu program diperluas ke Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan. Saat ini pendaftaran sudah dapat dilakukan di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya, baik secara mandiri maupun melalui bantuan agen Perlinsos," paparnya.

Antiek mengatakan warga yang telah mengaktifkan IKD dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Sementara itu, masyarakat yang belum memiliki perangkat yang mendukung tetap dapat mengakses layanan melalui agen yang telah disiapkan pemerintah.

"Kemudian bagi warga apabila tidak memiliki sarana handphone yang sesuai, mereka bisa dibantu oleh agen, termasuk para ASN Pendamping Kampung Pancasila, Pendamping PKH, maupun TKSK," katanya.

Dalam pelaksanaannya, Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah. Setelah NIK dan identitas warga diverifikasi melalui face recognition, data tersebut akan dicocokkan dengan basis data Kementerian Sosial, Korlantas Polri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga data pelanggan PLN.

Integrasi tersebut memungkinkan sistem melakukan verifikasi berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi, mulai dari kepemilikan kendaraan, aset tanah dan bangunan, status pekerjaan, status ASN, hingga penggunaan listrik rumah tangga.

Meski demikian, Antiek menekankan bahwa masyarakat tetap diberikan kesempatan mengajukan sanggahan apabila merasa hasil verifikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun, setiap bukti yang diunggah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. "Ini yang perlu diperhatikan bahwa bukti ini adalah memiliki kekuatan memiliki konsekuensi hukum. Karena di dalam file itu berbunyi bahwa apa yang di-upload itu adalah benar gitu," tegasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto memastikan seluruh agen Perlinsos telah memperoleh akses terhadap sistem yang dikembangkan pemerintah pusat. Lebih dari 12 ribu akun agen telah diaktifkan untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran di lapangan.

"Jadi kami berkoordinasi dengan Komdigi dan Dewan Ekonomi Nasional, alhamdulillah sudah semuanya diaktifkan. Sehingga agen itu sudah bisa bekerja, bergerak untuk membantu pendaftaran Perlinsos ini," tutur Eddy.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahap uji coba awal 1 Juni lalu, proses pendaftaran sempat mengalami kendala akibat gangguan interoperabilitas data antarinstansi. Namun setelah dilakukan berbagai penyempurnaan, sistem kini dapat berjalan lebih stabil. "Makanya hari ini, 153 lurah dan 31 camat kita coba untuk mengaktifkan agen Perlinsosnya itu dan alhamdulillah semuanya sudah bisa dan cepat hasilnya," ujarnya.

Selain memastikan kesiapan aplikasi, Eddy mengungkap bahwa Pemkot Surabaya juga memperkuat jaringan internet di Balai RW dan berbagai titik pelayanan publik untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran. 

"Jadi di Balai RW itu kami juga melakukan penguatan sinyal Wifi, sehingga tidak ada gangguan ketika alat yang digunakan oleh agen ini nanti melakukan pendaftaran Perlinsos," jelasnya.

Karena itu, Eddy mengajak masyarakat yang selama ini merasa layak menerima bantuan sosial namun belum tercatat dalam data pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan pendaftaran yang telah dibuka sejak 20 Juni hingga 7 Juli 2026.

"Karena data itu ketika dimasukkan di data Perlinsos nanti akan terhubung dengan kementerian/lembaga dan akan muncul layak atau tidak layaknya. Nah, ketika itu tidak layak juga akan ada alasannya," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menegaskan, kualitas data kependudukan menjadi fondasi utama keberhasilan implementasi Perlinsos Digital. Seluruh proses verifikasi dilakukan menggunakan NIK dan teknologi pengenalan wajah sehingga keakuratan data administrasi kependudukan menjadi faktor yang sangat penting. "Layanan Perlinsos Digital ini berbasis portal web dan bukan aplikasi, sehingga verifikasinya murni menggunakan NIK dan face recognition," ujar Irvan.

Ia menyebutkan capaian perekaman KTP elektronik di Surabaya telah mencapai 99,7 persen dari total penduduk wajib KTP. Sementara aktivasi IKD hingga 18 Juni 2026 mencapai 32,92 persen dari total wajib rekam KTP, dengan tingkat registrasi nomor telepon sebesar 65,26 persen. "Ini terus kami masifkan. Sehingga kami tidak hanya menunggu warga untuk datang ke kantor pelayanan," imbuhnya.

Untuk mempercepat capaian tersebut, Dispendukcapil terus memperluas layanan aktivasi IKD melalui berbagai lokasi, mulai dari kantor pelayanan, sekolah, perguruan tinggi, pasar, pusat perbelanjaan hingga Balai RW.

"Kami juga hadir melayani di tengah warga, bisa di perkantoran, pasar, mal, sekolah, perguruan tinggi. Bahkan kami juga mendekatkan ke pelayanan di Balai RW dengan dukungan dari kecamatan, kelurahan, maupun para ketua RT/RW setempat," jelasnya.

Irvan mengungkap target utama Pemkot Surabaya adalah memastikan kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 5 dapat menyelesaikan proses pendaftaran dan validasi data dalam waktu singkat. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesalahan data penerima bantuan sekaligus membuka kesempatan bagi warga yang selama ini belum tercatat dalam sistem bantuan sosial nasional.

"Kami berharap mereka bisa masuk secara mandiri ke portal Perlinsos (https://perlinsos.kemensos.go.id). Jadi tidak harus agen Perlinsos kami yang turun, tapi kalau mereka bisa secara mandiri, itu akan sangat membantu percepatan Perlinsos digital," pungkasnya. (ADV)

Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Adi Gunita mengatakan proses surutnya genangan berlangsung bertahap karena dipengaruhi pasang air laut.

"Beberapa titik seperti di Tanjungsari, Tambak Mayor, memang pelan surutnya. Karena memang arahnya ke Kali Greges. Kali Greges (elevasi) lagi naik, pengaruh dari pasang air laut," kata Adi Gunita, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, pasang air laut yang terjadi sejak dini hari, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pembuangan air dari sistem drainase kota. Kondisi tersebut membuat kinerja rumah pompa belum dapat bekerja secara maksimal.

"Jadi kita optimalkan (rumah pompa), kalau memang (air laut) sudah surut, otomatis nanti kinerja pompanya kita optimalkan kembali," ujarnya.

Adi menjelaskan, kondisi pasang air laut diperkirakan masih berlangsung hingga setelah waktu Dzuhur dan menjelang sore hari. Karena itu, seluruh rumah pompa tetap dioperasikan meski efektivitasnya terbatas akibat fenomena backwater atau aliran balik. "Tetap jalan, cuma kan posisinya kalau kita pompa otomatis kan backwater kembali ya," imbuhnya.

Selain mengoptimalkan rumah pompa, Adi menyatakan bahwa petugas DSDABM juga melakukan pengecekan saluran drainase untuk memastikan tidak ada penyumbatan yang dapat memperlambat aliran air.

"Seperti tadi kondisi-kondisi saluran, barangkali ada penyumbatan, terus ini juga kan kondisinya juga sudah mulai kerja juga proyek-proyek, takutnya ada penyumbatan," ujarnya.

Adi mengungkapkan, genangan yang terjadi kali ini tidak hanya dipengaruhi oleh pasang air laut, tetapi juga hujan berintensitas tinggi yang turun di tengah periode musim kemarau.

"Biasanya kalau sudah masuk di bulan Juni-Juli, sudah mau masuk di musim kemarau. Tapi ini memang terjadi anomali cuaca, kami pun tidak bisa menyalahkan masalah cuaca juga," tuturnya.

Ia menyebut, kenaikan muka air laut yang terjadi bersamaan dengan hujan deras menjadi kendala utama dalam proses pengendalian genangan. "Tapi memang kendala juga tadi. Mulai dini hari ada mengalami kenaikan pasang air laut, sehingga kita juga tidak bisa melakukan pemompaan secara optimal," jelasnya.

Berdasarkan hasil pemantauan DSDABM hingga pukul 09.00 WIB, sejumlah kawasan mulai menunjukkan penurunan genangan, di antaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Kartini, hingga kawasan Ngagel. "Jadi daerah seputaran Imam Bonjol, Jalan Kartini ini juga mulai surut. Daerah Ngagel juga memang ada (genangan), tapi relatif ada penurunan juga," ungkap Adi.

Selain itu, elevasi muka air di kawasan Greges dan Petekan yang sebelumnya mendekati 200 sentimeter juga mulai mengalami penurunan. "Jadi memang pada waktu kita lihat elevasinya yang ada di Greges, Petekan, masih tinggi hampir 200-an ya. Tapi ini sudah mulai berangsur-angsur menurun jadi 180 sampai 170," ujarnya.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, DSDABM bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya mengerahkan armada penyedot air ke sejumlah lokasi terdampak. Beberapa wilayah yang menjadi fokus penanganan antara lain Tanjungsari, Tambak Mayor, Kyai Tambak Deres, Ngagel, dan Bratang.

"Tadi ada (mobil penyedot) di beberapa titik, terpantau di daerah Tanjungsari, Tambak Mayor, lalu daerah Kyai Tambak Deres, sama Ngagel, Bratang," pungkasnya. (Mar)

Bersama adik-adik mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hari ini kita berdiskusi terkait pemilu dan pemekaran serta kewenangan DPRD Surabaya,” ujar Budi Leksono, Rabu (24/6/2026) di Jalan Yos Sudarso, Surabaya.

Legislator gaek yang akrab disapa Buleks ini menerangkan bahwa yang pertama tentu pihaknya menjelaskan terkait kewenangan dewan selaku legislatif. Mengenai hal itu dirinya menyebutkan tiga fungsi utama DPRD diantaranya, Legislasi yang berarti (membentuk perda), Fungsi Anggaran (budgeting) dalam menetapkan APBD dan Fungsi Pengawasan (monitoring).

“Dalam hal ini kami melakukan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.” terang Buleks.

Dia menambahkan untuk kepemiluan sementara ini memang masih menunggu perkembangan dari tingkat pusat. Karena setelah keputusan MK hingga saat ini belum ada kebijakan terbaru. Demikian juga dengan wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. 

“Hingga saat ini penyelenggara Pemilu di Kota Surabaya masih melakukan kajian dan diskusi publik. Apakah nanti berkembang menjadi 6 dapil atau 7 dapil masih belum tuntas. Nah, kami sebagai peserta, tentu tinggal menunggu dan mengikuti ketetapan yang sah,” tandas Buleks.
 
Sementara salah satu perwakilan mahasiswa magang, Dicky Ilham Ramadan, Mahasiswa jurusan ilmu politik dari Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengatakan bahwa dirinya bersama beberapa teman sekampus dan ada juga dari Unesa sedang melakukan magang di DPRD Kota Surabaya. Pihaknya memilih magang di Fraksi PDI Perjuangan karena memang sudah keputusan bersama.

“Kebetulan memang sebelumnya, saya kenal dengan Pak Haji Budi Leksono, makanya saya mengajukan magang di dewan. Pak Budi juga ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Surabaya,” ujarnya kepada Swaranews.com.

“Dari awal kita putuskan bersama untuk magang di Fraksi PDIP tujuan magangnya untuk mencari pengalaman dan mengeksplorasi bagaimana pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat ini bekerja,” jelasnya.

Dicky menegaskan bahwa pihaknya sangat tertarik dengan wacana pemekaran dapil di Kota Surabaya. Dirinya menilai dengan adanya pemekaran dapil akan berpengaruh kepada biaya yang akan dikeluarkan bagi calon anggota legislatif.

“Melalui pemekaran dapil ini, kami berharap pragmatisme dalam pemilu bisa berubah. Lebih menumbuhkan semangat demokrasi yang non transaksional. Masyarakat memilih calegnya bukan berdasarkan uang, namun betul-betul menilai dari kemampuan dan kelayakan para calon tersebut,” bebernya.

Dicky juga berharap keterpaduan kinerja legislatif dan eksekutif bisa lebih ditingkatkan. Karena secara umum selama ini pihaknya menilai antara eksekutif dari Pemkot Surabaya dengan legislatif di DPRD masih belum padu.

“Beberapa hal itu yang nantinya menjadi bahan kajian sekaligus oleh-oleh kami sebagai hasil magang di DPRD Surabaya melalui Fraksi PDI Perjuangan ini. Sekaligus mungkin kami juga bahkan memberikan masukan sebagai solusi untuk jalannya demokrasi dan pemerintahan lebih baik,” pungkas Dicky. (Mar)

Mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, penyelenggaraan Surabaya Fashion Festival yang memasuki tahun kedua diharapkan semakin dinikmati masyarakat sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

“Surabaya Fashion Festival merupakan tahun kedua. Harapan kami, warga Surabaya bisa menikmati kegiatan ini dan pelaksanaannya dapat memberikan dampak positif, khususnya bagi geliat ekonomi dan sektor kreatif di Kota Surabaya,” ujar Fikser.

Ia menuturkan, SFF 2026 menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan dunia fesyen, seni, budaya, dan industri kreatif dalam satu rangkaian acara terbuka di kawasan ikonik Jalan Tunjungan. Menurutnya, konsep tersebut memberi kesempatan bagi desainer lokal dan pelaku ekonomi kreatif untuk menampilkan karya mereka secara lebih dekat kepada masyarakat luas sekaligus memperkuat citra Surabaya sebagai kota yang mendukung kreativitas dan inovasi.

“Jalan Tunjungan telah disulap menjadi catwalk raksasa, tempat bersatunya seni, budaya, dan inovasi fesyen dalam Surabaya Fashion Festival 2026,” katanya.

Pemkot Surabaya juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan festival, mulai dari panitia, komunitas, desainer, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang turut menyukseskan acara sejak hari pertama.

Rangkaian SFF berlangsung selama tiga hari, sejak 19 hingga 21 Juni 2026. Selain parade fesyen, kegiatan diisi dengan Festival Kuliner UMKM dan Multi Produk, lomba mewarnai tingkat TK se-Jawa Timur, kompetisi tari tradisional dan kreasi, lomba keterampilan baris-berbaris, pertunjukan DJ, kompetisi marching band, hingga panggung hiburan.

“Tak hanya menjadi ajang pertunjukan, festival ini juga melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai komunitas, desainer, pelaku UMKM, penjahit lokal, perias wajah (makeup artist), hingga pedagang kaki lima yang ikut merasakan dampak meningkatnya aktivitas ekonomi selama acara berlangsung,” paparnya.

Karena itu, Fikser mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap produk dalam negeri dan karya para desainer lokal.

“Mari jadikan festival ini sebagai momentum untuk terus mencintai produk lokal. Banggalah memakai busana karya anak negeri dan banggalah dengan kreativitas desainer Surabaya, sehingga industri kreatif dan perekonomian Kota Surabaya semakin kuat,” pungkasnya. (Mar)

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Abdul Malik itu dihadiri perwakilan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Sosial, Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta BPJS Ketenagakerjaan Surabaya.

Johari Mustawan atau yang akrab disapa Bang Jo mengatakan, keberadaan perda harus mampu memberikan kepastian hukum bagi kelompok pekerja yang selama ini belum terjangkau perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.

Menurutnya, sejumlah kelompok pekerja rentan seperti pengemudi ojek online (ojol), nelayan, pekerja rumah tangga (ART), pekerja kreatif, pekerja seni, atlet, pekerja outsourcing non-ASN, hingga pelayan masyarakat seperti RT, RW dan LPMK perlu mendapatkan definisi yang jelas dalam regulasi. “Dalam pasal-pasal yang sedang dibahas perlu dijelaskan secara rinci siapa yang dimaksud sebagai peserta dan penerima manfaat. Misalnya definisi ART itu seperti apa, pekerja jasa konstruksi, pekerja outsourcing non-ASN, pekerja pelayanan masyarakat, pekerja kreatif, pekerja seni maupun atlet. Jangan sampai nanti terjadi multitafsir ketika perda ini dijalankan,” kata Bang Jo.

Ia juga meminta agar berbagai kebijakan yang sudah berjalan melalui Peraturan Wali Kota dapat menjadi bagian dari penguatan regulasi dalam perda yang sedang dibahas.

Menurut Bang Jo, Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki sejumlah kebijakan yang mengatur perlindungan jaminan sosial bagi kelompok pekerja tertentu melalui Perwali Nomor 87 Tahun 2024, Perwali Nomor 9 Tahun 2025, dan Perwali Nomor 27 Tahun 2025. “Perwali yang mengatur jaminan sosial bagi ojol dan nelayan sudah ada. Pertanyaannya bagaimana semangat perlindungan dalam perwali tersebut dapat diakomodasi dan diperkuat melalui perda sehingga memiliki kepastian hukum yang lebih kuat,” ujarnya.

Meski demikian, Bang Jo mengingatkan agar pembahasan perda tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. “Perda ini harus tetap berjalan karena menyangkut perlindungan pekerja. Namun kita juga harus realistis melihat ruang fiskal daerah agar implementasinya tetap berkelanjutan dan tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, Bang Jo juga meminta data terkait kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. “Kita perlu mengetahui berapa banyak perusahaan yang sudah melaksanakan kewajibannya dan berapa yang masih belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting untuk mengukur efektivitas perlindungan yang selama ini berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Agus Hebi Djujiantoro menjelaskan bahwa semangat utama penyusunan perda adalah memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia menegaskan bahwa penggunaan APBD untuk program tersebut harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan difokuskan kepada kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan. “Perlu diperhatikan beban APBD yang ada agar program ini tepat sasaran kepada peserta penerima manfaat sesuai jenis pekerjaannya,” katanya.

Agus juga menjelaskan bahwa pekerja rumah tangga wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan karena telah memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan pemberi kerja dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Selain itu, peserta magang, pekerja kreatif, pekerja seni dan atlet juga wajib memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut data Disperinaker, hingga saat ini tercatat sekitar satu juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya, dengan sekitar 500 ribu peserta aktif. Sementara anggaran yang telah terserap hingga pertengahan tahun mencapai sekitar Rp 3 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya, Firli, menyampaikan bahwa perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Hadi Siswanto menjelaskan bahwa setiap orang yang bekerja lebih dari enam bulan wajib memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Perlindungan diberikan oleh pemberi kerja sesuai kategorisasi usaha, baik mikro, menengah maupun besar,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021, peserta magang maupun siswa kerja praktik wajib didaftarkan dalam program jaminan kecelakaan kerja oleh pemberi kerja.

Sementara untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) atau sektor informal, perlindungan dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui pihak pemberi kerja.

Melalui pembahasan Raperda BPJS Ketenagakerjaan tersebut, DPRD Kota Surabaya berharap hadirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, khususnya kelompok rentan, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM., tersebut merupakan hasil inisiasi Muhammad Riskan Paris melalui MRP Center yang berkolaborasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Rumbia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Aspa Muji, SSTP., M.Si., jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta para siswa peserta pelatihan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pelatihan ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memperkenalkan keterampilan digital kepada anak-anak sejak usia dini. Para peserta mendapatkan pengenalan dasar mengenai perangkat komputer, penggunaan aplikasi sederhana, hingga pemanfaatan teknologi sebagai sarana belajar yang produktif.

Bupati Jeneponto H. Paris Yasir mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut dan menilai penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang harus mulai ditanamkan sejak bangku sekolah dasar.

"Anak-anak kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penguasaan teknologi sejak dini akan menjadi bekal penting bagi mereka dalam menghadapi tantangan pendidikan maupun dunia kerja di masa depan," ujar Paris Yasir.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur fisik, tetapi juga tentang bagaimana mempersiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan, wawasan, dan daya saing yang kuat.

Bupati juga mengapresiasi kolaborasi yang terbangun antara MRP Center, Korwil Pendidikan Kecamatan Rumbia, dan pihak sekolah dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.

Sementara itu, Ketua MRP Center, Muhammad Riskan Paris, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen MRP Center dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Jeneponto.

Menurutnya, MRP Center hadir sebagai wujud kepedulian pemuda dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membangun dan memajukan Kabupaten Jeneponto, khususnya pada sektor pengembangan sumber daya manusia.

"Kami meyakini bahwa kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas manusianya. Karena itu, MRP Center berupaya mengambil peran melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pelatihan dasar komputer bagi siswa sekolah dasar ini," kata Risqan.

Ia menambahkan bahwa penguasaan teknologi sejak usia dini merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing generasi muda Jeneponto di masa depan.

"Kami ingin hadir sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang memberi manfaat besar bagi anak-anak Jeneponto," lanjutnya.

Menurut Riskan, anak-anak yang saat ini diperkenalkan dengan teknologi digital akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan berkompetisi di masa depan. Oleh karena itu, akses terhadap pengetahuan dan keterampilan digital harus terus diperluas hingga menjangkau wilayah-wilayah pelosok.

Antusiasme para siswa terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Mereka tampak bersemangat mengikuti setiap sesi pelatihan dan berinteraksi langsung dengan perangkat komputer yang disiapkan.

Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat budaya literasi digital di lingkungan sekolah dasar sekaligus membuka jalan bagi lahirnya generasi Jeneponto yang adaptif, kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan era digital.

Di tengah arus transformasi teknologi yang terus berkembang, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan elemen masyarakat seperti MRP.