Swaranews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2026, pada Kamis (6/11/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Johari Mustawan (Bang Jo), menyampaikan sejumlah catatan kritis yang menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran.
Pengawasan Ketat Anggaran Pendidikan
Terkait sektor pendidikan, Fraksi PKS mencatat bahwa total anggaran pendidikan telah mencapai 22,26%. Namun, Bang Jo menyoroti bahwa yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) hanya 17,16%. Sisanya, 5,1%, tersebar di Dinas Lain (1,67%), Sekretariat Daerah (0,62%), dan 31 kecamatan (2,81%).
"Serapan anggaran Dinas Pendidikan harus optimal," tegas Johari. Ia juga mendesak agar ada pengawasan yang ketat terhadap distribusi anggaran pendidikan yang dikelola di luar Dispendik untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan fungsi pendidikan.
Anggaran Kesehatan dan Kebutuhan Nakes
Di sektor kesehatan, Bang Jo menyoroti alokasi anggaran yang berada di angka 11,89%, atau sebesar Rp1,513 triliun. Anggaran ini, menurutnya, harus mampu memberikan layanan optimal, termasuk untuk program Universal Health Coverage (UHC), layanan di 63 Puskesmas, 153 Puskesmas Pembantu, dan lebih dari 60 Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, khususnya 3 RSUD milik Pemkot Surabaya.
Selain itu, ia juga menyoroti rasio tenaga kesehatan (nakes). "Masih ada kekurangan 50 tenaga dokter dan 80 tenaga perawat di puskesmas," ungkap Bang Jo, berharap Pemkot dapat menutupi kekurangan tersebut agar kecepatan, ketepatan, dan akses layanan kesehatan dapat meng-cover 100% warga Surabaya dengan tingkat kepuasan yang tinggi.
Target Nol Kemiskinan dan Pengangguran
Isu pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian utama. Fraksi PKS berharap APBD 2026 mampu meningkatkan taraf hidup bagi 23.752 KK (64.705 jiwa) keluarga miskin dan 88.545 KK (285.703 jiwa) keluarga pramiskin.
"APBD 2026 diharapkan dapat mengentaskan seluruh keluarga miskin di Kota Surabaya, setelah tahun lalu berhasil mengentaskan penduduk miskin ekstrem hingga tidak ada lagi," jelasnya.
Baca Juga: PKS Jawa Timur Targetkan 250 ribu Relawan hingga 2029
Terakhir, Bang Jo mendesak agar APBD juga fokus pada penyelesaian masalah Angka Pengangguran Terbuka yang masih berada di kisaran 4,50 – 4,91�n penyerapan sekitar 19 ribu lulusan calon tenaga kerja baru setiap tahun. Ia menekankan perlunya sinergi program seperti magang, pelatihan kerja, pendampingan usaha, dan permodalan dengan program pemerintah pusat dan provinsi agar lebih efektif dan efisien.
Next Step: Apakah Anda ingin mengetahui rincian lain dari Pendapat Akhir Fraksi PKS terkait isu lain seperti infrastruktur atau pengelolaan sampah, atau tanggapan dari Pemerintah Kota Surabaya?
Editor : redaksi
