Latar Belakang
Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu inovasi yang lahir adalah Digipay Satu, sebuah platform digital yang dikembangkan untuk memfasilitasi belanja pemerintah dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan INAPROC (Indonesia Procurement), sebuah sistem elektronik yang menjadi tonggak modernisasi pengadaan barang/jasa di Indonesia. Kedua platform pembayaran tersebut diharapkan dapat menjaring pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra/partner selaku vendor/rekanan. Berikut penjelasan untuk kedua platform belanja atau pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut di atas.
I. Digipay Satu
1. Apa itu Digipay Satu?
Baca Juga: Pemkot Surabaya Dorong Industri Kreatif dan Perputaran Ekonomi
Digipay Satu adalah platform digital yang mengintegrasikan proses belanja pemerintah dengan sistem pembayaran elektronik (cashless). Platform ini memungkinkan satuan kerja pemerintah (satker) melakukan pembelian barang dan jasa secara daring melalui marketplace yang telah terhubung dengan penyedia barang/jasa, perbankan, serta sistem keuangan negara.
Dengan Digipay Satu, setiap transaksi dapat tercatat secara real-time, terverifikasi, dan langsung terhubung ke sistem pengelolaan keuangan pemerintah.
2. Tujuan Utama Digipay Satu
Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penerapan Digipay Satu antara lain:
a. Meningkatkan Transparansi – setiap transaksi terdokumentasi secara digital sehingga meminimalisasi potensi penyalahgunaan.
b. Mendorong Efisiensi – mempercepat proses belanja pemerintah tanpa harus melalui prosedur manual yang berbelit.
c. Mendukung UMKM – memberikan akses lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menjadi penyedia barang/jasa pemerintah.
d. Mengurangi Penggunaan Tunai – mendukung gerakan nasional non-tunai (GNNT) dengan sistem pembayaran elektronik.
e. Integrasi Sistem Keuangan – memperkuat konektivitas antara aplikasi belanja, perbankan, dan PAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).
3. Mekanisme Digipay Satu
Secara garis besar, mekanisme penggunaan Digipay Satu dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Perencanaan & Pemesanan – satker memilih barang/jasa melalui marketplace yang telah terhubung dengan Digipay Satu.
b. Transaksi & Pembayaran – pembayaran dilakukan secara elektronik melalui Cash Management System (CMS) virtual account atau kanal perbankan yang sudah bekerja sama.
c. Pencatatan & Pelaporan – setiap transaksi otomatis tercatat dalam sistem, terhubung dengan plikasi keuangan pemerintah, sehingga memudahkan monitoring dan audit.
4. Manfaat yang Dirasakan
Implementasi Digipay Satu memberikan berbagai manfaat, baik bagi pemerintah, penyedia barang/ jasa, maupun masyarakat luas, antara lain:
a. Bagi Pemerintah: proses belanja lebih cepat, akuntabel, dan sesuai regulasi.
b. Bagi Penyedia Barang/Jasa: memperluas akses pasar ke instansi pemerintah.
c. Bagi Masyarakat: meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih ransparan.
5. Tantangan dan Harapan
Meski membawa banyak manfaat, penerapan Digipay Satu juga menghadapi tantangan, seperti:
a. Perluasan literasi digital bagi satker dan penyedia barang/jasa.
b. Kesiapan infrastruktur teknologi, terutama di daerah yang belum merata konektivitas internetnya.
c. Perlu adanya integrasi dan sinkronisasi yang berkelanjutan dengan sistem lain di lingkungan kementerian/Lembaga.
6. Kondisi saat ini
Saat ini, akhir triwulan III Tahun 2025 tingkat penggunaan Digipay Satu pada Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga (K/L) lingkup wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I masih belum sesuai harapan, masih dibawah target yaitu sebesar 40%. Implementasi saat ini baru mencapai …. %, dengan dengan jumlah vendor baru 14 dengan total nilai transaksi sebesar Rp177.075.750,00 dengan total transaksi sebanyak 512. Sedangkan jumlah Satker yang memiliki UP adalah sebanyak 102 Satker.
7. Kodisi yang diharapkan
Ke depan, diharapkan Digipay Satu dapat semakin memperkuat ekosistem belanja pemerintah yang modern, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM. Jumlah satker yang menggunakan Digipay semakin banyak begitu juga jumlah vendor yang dilibatkan yang secara siginifikan tentu akan meningkatkan nilai transaksinya.
II. INAPROC
Baca Juga: Ansor Jatim Gelar Ecomomic Forum 2026
1. Apa itu INAPROC?
INAPROC (Indonesia Procurement) adalah portal nasional pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Portal ini berfungsi sebagai wadah utama dalam pelaksanaan e-Procurement di Indonesia.
INAPROC terhubung dengan berbagai aplikasi pendukung pengadaan, termasuk LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga menciptakan ekosistem digital yang memudahkan proses pengadaan dari perencanaan hingga pelaporan.
2. Tujuan Pengembangan INAPROC
Pengembangan INAPROC memiliki beberapa tujuan strategis, yaitu:
a. Transparansi – seluruh tahapan pengadaan dapat diakses secara terbuka oleh publik.
b. Efisiensi – mempercepat proses pengadaan melalui sistem elektronik.
c. Akuntabilitas – memastikan semua transaksi tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
d. Kesempatan Usaha yang Lebih Luas – memberikan akses kepada seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah.Integrasi Nasional – menyatukan sistem pengadaan di seluruh Indonesia dalam satu portal.
3. Fitur Utama INAPROC
Beberapa fitur penting dalam INAPROC antara lain:
a. Portal LPSE Nasional: menghubungkan seluruh LPSE dari berbagai instansi pemerintah.
b. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP): memuat rencana pengadaan yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah.
c. E-Tendering & E-Purchasing: mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik.
d. E-Catalogue Nasional: daftar barang/jasa dengan spesifikasi dan harga yang sudah terstandarisasi, sehingga mempermudah proses pembelian.Monitoring & Evaluasi: memudahkan pengawasan pelaksanaan pengadaan.
4. Manfaat INAPROC
Baca Juga: Selendang Semanggi di Tunjungan, UMKM Legendaris Surabaya Naik Kelas
Implementasi INAPROC memberikan sejumlah manfaat nyata, antara lain:
a. Bagi Pemerintah: memperkuat pengendalian, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan kecepatan layanan publik.
b. Bagi Penyedia Barang/Jasa: memberikan peluang usaha yang lebih terbuka, adil, dan kompetitif.
c. Bagi Masyarakat: meningkatkan kepercayaan terhadap penggunaan APBN/APBD yang lebih transparan.
5. Tantangan dan Harapan
Dalam praktiknya, INAPROC juga menghadapi beberapa tantangan, seperti:
a. Perluasan akses internet di daerah yang belum merata.
b. Peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah dan pelaku usaha.
c. Integrasi berkelanjutan dengan sistem-sistem pendukung lainnya.
6. Kondisi yang Diharapkan
Harapan di masa yang akan datang tentunya dengan penguatan infrastruktur dan regulasi, INAPROC diharapkan dapat menjadi pusat pengadaan digital yang lebih inovatif, modern, dan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang bersih serta efisien.
Penutup
Digipay Satu dan INAPROC, dua platform pembayaran pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa melalui Satker K/L benar-benar dapat menjawab tantangan saat ini dan dapat diimplementasikan secara massif sehingga transparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah dapat diwujudkan. Selain itu jika upaya menjaring UMKM sebagai bagian langsung dan penting dapat diwujudkan tentu akan memperkokoh fundamental perekonomian nasional. (*)
*Oleh: Winardi (Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara Surabaya I dengan jabatan Fungsional PTPN Penyelia)
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi.
Editor : redaksi
