Swaranews.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Surabaya berlangsung panas saat membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, Rabu (13/5/2026). Dalam forum tersebut, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyoroti dugaan buruknya tata kelola program yang diduga memicu keracunan massal terhadap ratusan siswa.
Imam menilai pemerintah daerah hanya menjadi “pemadam kebakaran” ketika persoalan muncul, sementara seluruh kebijakan dan pelaksanaan program dikendalikan pemerintah pusat.
Baca Juga: Budi Leksono Diskusi Politik Bersama Mahasiswa Unair dan Unesa
“Daerah ini cuma jadi pemadam kebakaran. Semuanya dari pusat,” tegas Imam dalam rapat.
Ia juga mengkritik minimnya pelibatan Pemerintah Kota Surabaya sejak awal pelaksanaan program. Menurutnya, Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan tidak dilibatkan dalam penentuan dapur penyedia makanan maupun penerima manfaat program.
“Dinas Pendidikan kami tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba program jalan, kami yang disuruh bereskan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Imam mengungkap dugaan adanya persoalan serius pada dapur penyedia MBG. Ia menyebut hasil pemeriksaan menemukan indikasi bakteri salmonella pada salah satu juru masak.
“Dapurnya tidak sehat. Tukang masaknya setelah diperiksa ternyata mengandung salmonella,” ungkapnya.
Imammenegaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya ingin melakukan pembinaan dan pengawasan, namun proses koordinasi dengan pemerintah pusat dinilai terlalu rumit.
“Kami sudah berikhtiar, tapi susahnya minta ampun karena harus lapor pusat. Padahal daerah punya SDM lengkap,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, membenarkan adanya insiden tersebut dan menyampaikan permintaan maaf. Ia menjelaskan kasus mulai terdeteksi pada 11 Mei setelah sejumlah sekolah melaporkan siswa mengalami keluhan kesehatan.
Sebanyak 10 sekolah dilaporkan terdampak dengan total 201 siswa mengalami gejala keracunan. Dari jumlah tersebut, tujuh siswa sempat menjalani perawatan inap sebelum akhirnya diperbolehkan pulang.
“Ini kejadian pertama di Surabaya,” ujar Kusmayanti.
Insiden ini menjadi sorotan serius dalam evaluasi pelaksanaan program MBG, terutama terkait pengawasan, standar keamanan pangan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Editor : redaksi
